Aparat Diminta Tegas Tangani Kampanye Hitam

23-03-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Al Muzzammil Yusuf (F-PKS)/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Anggota Komisi II DPR RI Al Muzzammil Yusuf mengatakan pemerintah, lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum harus konsisten dan tegas dalam menangani kasus black campaign (kampanye hitam) karena dapat merusak generasi bangsa. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, jelang Pilkada Serentak pada tahun ini dan Pileg serta Pilpres pada tahun mendatang.

 

“Kampanye hitam dapat merusak bangsa secara politik dan beragama. Harus ada kesadaran dari pemerintah, lembaga pendidikan dan aparatur hukum dalam menangkap dan memproses kasus black campaign,” ujar Muzzammil di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

 

Politisi F-PKS itu menambahkan, kasus black campaign marak terjadi khususnya di media sosial yang didominasi oleh generasi muda. “Saya berharap agar anak muda dapat berpartisipasi dengan sikap yang mengkritisi secara faktual dan data, pemerintah juga harus menyadarkan bukan hanya dari TV dan radio, tapi juga harus dari media sosial, karena anak muda lebih aktif di sana,” sarannya.

 

Menurut Muzzammil, kampanye hitam dapat disamakan dengan hoaks dan fitnah yang tidak berdasarkan dengan asas-asas yang ada. “Kampanye hitam itu hoaks dan fitnah yang tidak ada dasarnya, itu semua tidak bagus bagi bangsa dan secara agama juga dosa,” tegas politisi dapil Lampung ini. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...